Pentingnya Identifikasi Pita Cukai Asli
Pemalang-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pemalang yang diwakili oleh M. Nasir Antoni, S.H (Sub Koordinator Kewaspadaan Dini & Konflik) menghadiri Pagelaran wayang yang di gelar oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang.Jumat,(5/8)
Pagelaran Wayang Kulit dengan dalang Ki Sigit Wardoyo berlangsung di depan Kantor Kecamatan Ampelgading dihadiri Mukti Agung Wibowo, S.T.,M.Si. (Bupati Pemalang), Mansyur Hidayat, S.T. ( Wakil Bupati Pemalang ) beserta Kepala OPD Lingkungan Pemkab Pemalang, Forkopimcam Ampelgading dan Kades Se-Ampelgading. Jumat,(5/8)
Kegiatan ini di gelar salah untuk melestarikan Budaya Indonesia, juga bersamaan acara ini diadakan juga sosialisasi Di Bidang Bea dan Cukai “gempur rokok ilegal”
Bupati Pemalang mengharapkan Masyarakat khususnya pedagang dapat mengidentifikasi pita cukai asli atau palsu, sehingga peredaran rokok ilegal di Kabupaten Pemalang dapat ditekan. Dengan demikian peredaran rokok ilegal dapat berkurang sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dari sumber cukai.
Dalam kesempatan ini Bupati Pemalang mengatakan bahwa pada tahun 2022, Kabupaten Pemalang mendapat dana alokasi DBHCHT sebesar 8,48 milyar yang akan dialokasikan ke 7 OPD pengelola DBHCHT yaitu Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, Dinas Koperindag, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kominfo, Dinas KBPP serta bagian perekonomian dan SDA.
Alokasi itu digunakan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan lingkungan sosial, pemberantasan barang kena cukai ilegal dan sosialisasi ketentuan di bidang cukai. Sedangkan bidang kesehatan mendapatkan alokasi untuk membiayai program pelayanan kesehatan baik promotif atau proventif maupun kuratif dan penyediaan sarana prasarana kesehatan.
Disampaikannya bahwa DBHCHT merupakan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang dibagikan kepada daerah provinsi penghasil cukai hasil dan tembakau dengan kata lain semakin banyak penerimaan negara dari sumber-sumber cukai maka semakin besar pula penerimaan DBHCHT oleh daerah penghasil sehingga pembangunan daerah turut terdukung