Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik Di Wilayah Kabupaten Pemalang
Pemalang-Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Koordinasi dan Komunikasi Politik bersinergi dengan Bakesbangpol Kabupaten Pemalang bertempat di Aula Sasana Bhakti Praja Kabupaten Pemalang. Senin, 18April 2022.
Acara dibuka oleh Kepala Bakesbangpol Propinsi Jawa Tengah diwakili oleh Kabid Ketahanan Bangsa Pradana Agung Nugraha, S.STP., M.M dengan keynote speaker H.Sukirman, SS Wakil Ketua DPRD Jateng. Dengan narasumber H. Abdul Hamid, S.Pdi Ketua Komisi E DPRD Jateng dan H. Pujo Widiono, SH Anggota Komisi A DPRD Jateng dan sebagai moderator Kabid Poldagri dan Ormas Ario Ardhie Hagono, SE.,M.Si
Kabid Ketahanan Bangsa Pradana Agung Nugraha, S.STP., MM menyampaikan Sambutan Haerudin, S.H., M.H. Kepala Bakesbangpol Propinsi Jawa Tengah Kami sangat berharap melalui kegiatan ini kita bisa terus menguatkan dan memantapkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan melalui tatap: muka atau komunikasi langsung antara Anggota DPRD dengan masyarakat sebagai bagian implementasi usaha membangun Demokrasi Pancasila
“Komunikasi politik atas dasar Pancasila mengedepankan prinsip kesetaraan, prinsip membangun peradaban, menghormati nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan “tepo seliro” wajib selalu dikembangkan menuju tatanan masyarakat yang lebih berkeadilan, lebih makmur dan lebih sejahtera seiring dengan perkembangan jaman” imbuhnya
H. Sukirman, SS menyampaikan dalam keynote Speaker Sebagaimana lembaga pemerintahan pada umumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah adalah lembaga yang penuh dengan beban komunikasi. Ada sejumlah alasan, pertama secara normatif, DPRD dituntut untuk transparan, akuntable, dan terbuka. Kedua, secara nature, lembaga DPRD dibentuk sesuai UUD untuk merangkum dan mengikat keberagaman yang ada di masyarakat.
Secara institusi maupun personal seorang anggota DPRD, politisi, atau aktor politik lainnya harus pandai memanage informasi. Apalagi di era digital saat ini, kesadaran masyarakat akan tugas pokok dan fungsi dewan maupun pemerintahan semakin tinggi.
Tuntutan publik semakin hari semakin banyak karena mereka bertambah cerdas. Masyarakat makin tahu tugas pemerintah itu apa. Hak-hak publik tersebut menuntut kami untuk bisa mengimbangi itu dan kemampuan komunikasi yang baik sangat diperlukan karena jika penyampaian pesan yang dilakukan tidak sesuai maka dapat berakibat fatal.
Salah satu yang membedakan Pemilu yang akan datang dengan pemilu-pemilu sebelumnya adalah luasnya perhatian terhadap kelompok milenial. Berbagai survei menunjukan bahwa kaum milenial akan menjadi penentu dalam pemilu tahun depan. Tak tanggung-tanggung, menurut berbagai survei, jumlah suara kelompok milenial mencapai 40% dari keseluruhan pemilih. Maka tidak heran jika kemudian banyak politisi menggarap serius suara dari kelompok ini. Milenial untuk era saat ini bukan hanya sebagai objek politik tetapi juga sebagai subjek. Sekali lagi, jika mengacu pada kategorisasi usia dan tahun kelahiran, milenial sudah banyak yang menjadi anggota parlemen atau bahkan kepala daerah. Ini artinya sebenarnya milenial telah lama menjadi pelaku utama dari politik nasional.
Sebagai subjek politik, lalu apa yang membedakan milenial dengan generasi sebelumnya, yaitu generasi baby boomer dan generasi X? Sepertinya ada kekhawatiran bahwa kenyataannya untuk konteks Indonesia tidak ada perbedaan yang berarti. Ada pihak yang beranggapan bahwa para politisi generasi sebelum milenial sering disebut ketinggalan zaman dan tidak mampu membentuk negara yang kuat.
Banyak kebijakan yang tidak efektif, juga tidak ada keberlanjutan dalam pembangunan, mengakibatkan pembangunan kita lebih pada nuansa tambal sulam daripada sebuah pembangunan berjangka panjang.Namun, sampai saat ini juga belum ada nuansa khusus yang dibawa oleh politisi generasi milenial. Mungkin nuansa khususnya terletak pada upaya-upaya marketing politik, tetapi pada aspek politik kebijakan masih kurang. Milenial yang sering mengkritik generasi sebelumnya sebagai generasi yang cerewet, korup dan tak efektif, ternyata belum mampu mewarnai politik Indonesia dengan nuansa yang baru.
Perkembangan sosial media yang semakin gencar, menuntut politisi untuk bisa memanfaatkan platform tersebut sebagai alat komunikasi politik. Seorang politisi harus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Media sosial bisa menjadi kendaraan politik untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Jadi agar bisa terpilih sebagai perwakilan rakyat, kami butuh suara milenial sekitar 30-40% sehingga memiliki sosial media seperti facebook, twitter, dan instagram rasanya menjadi sebuah keharusan.
Abdul Hamid, S.Pd. I (Ketua Komisi E DPRD Jateng) dalam kesempatan ini menyampaikan terkait Peran Politik pemuda dalam pembangunan Jateng bahwasannya Pemuda tulang punggung kemajuan suatu bangsa, pemudalah uang menentukan maju atau tidaknya sebuah bangsa dalam merintis perekonomian dan pembangunan hadir juga dalam setiap bagian sejarah perjuangsn Indonesia
“Peran pemuda dalam konsolidasi kebangsaan : tahap gerakan kebangkitan nasional, tahap gerakan kersadaran berbangsa, tahap pra-proklamasi, tahap pasca proklamasi, tahap reformasi” imbuhnya
“Adapun problem utama bangsa kita hari ini meliputi, ancaman perang non militer, persatuan dan kesatuan, pembangunan karakter generasi muda” tambah Abdul Hamid, S.Pd. I
“Yang harus dilakukan mulai hari ini adalah Penguatan karakter generasi bangsa, Membangun kepeloporan dan kepemimpinan generasi muda, Membangun sikap kritis generasi muda dan mempedomani jati diri indonesia” Abdul Hamid, S.Pd. I
H. Pujo Widiono, S.H (Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah) menyampaiakan terkait Wawasan Kebangsaan dan Jatidiri Bangsa, Tantangan Identitas Generasi Bangsa, adanya gempuran dan pola serangan pintar melalui F-7 : Food, Fuel, Fashion, Film, Fantasi, Filosofi dan Financial.
“Generasi Bangsa saat ini banyaknya Ancaman narkoba, derasnya arus hoax, krisis jatidiri, dekadensi moral dan terorisme mengintai maka dari itu wawasan kebangsaan merupakan pentingnya pemahaman masyarakat mengenal jatidiri bangsanya dalam mendayagunakan segala potensi negeri untuk mencapai cita2 dan kepentingan nasional”
“Dalam kehidupan modern, arus globalisasi dapat membantu perkembangan sebuah negara, dapat juga berdampak negatif jika masyarakat tidak memiliki waswasan bangsa yang cukup” tambah H. Pujo Widiono, S.H
Peserta yang mengikuti kegiatan tersebut berasal dari ormas, tokoh dan elemen masyarakat di wilayah Kabupaten Pemalang
